IJIN BOILER DEPNAKER MALANG

 

IJIN BOILER DEPNAKER MALANG

 

Ketel uap atau boiler  adalah alat konversi energi yang mengubah air menjadi uap dengan cara pemanasan. Panas yang dibutuhkan air untuk penguapan tersebut diperoleh dari pembakaran bahan bakar pada ruang bakar ketel uap.

 

Uap atau energi kalor yang dihasilkan ketel uap tersebut dapat digunakan pada semua peralatan yang membutuhkan uap di pabrik kelapa sawit terutama turbin.

 

Izin untuk memasang dan memakai ketel uap yang bekerja di tingkat tekanan yang lebih tinggi daripada tekanan udara biasa, setelah melalui pemeriksaan berdasarkan norma-norma keselamatan kerja, higiene perusahaan, dan kesehatan kerja.

 

Dasar Hukum

1.     Undang-Undang (Stoom Ordonnantie) Verordening Stoom Ordonnantie 1930 atau Undang-Undang Uap Tahun 1930

2.     Peraturan Daerah Kota Bandung No.19/2002 tentang Retribusi Ketenagakerjaan

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

 

#biayaijindisnakerbejanatekanan

#biayaperijinandisnaker

#ijindepnakerboiler

#ijindepnakertanki

#ijindepnakeruntukbejanatekan

#ijindisnakerbejanatekan

#ijink3disnaker

 

#ijinoperasionaldisnaker

#izinboilerdepnaker

#izintankidisnaker

#izinbejanatekandepnaker

#depnakerlampung

#depnakerlampungtengah

#depnakermadiun

#depnakermalang

#depnakerpadang

#depnakerpertamina

#depnakerpusat

#depnakerrepublikindonesia

#depnakertangerang

#depnakertegal

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERATURAN PERUSAHAAN DISNAKER

PERATURAN PERUSAHAAN DISNAKER Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13 Tahun 2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16 Tahun 2011”). Pasal 1 angka (20) UU No.13 Tahun 2003 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (“Peraturan Perusahaan”). Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. PP sekurang-kurangnya memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

  SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perus...
Baca selengkapnya

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER REMBANG

  PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER REMBANG   Menurut permen ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.   PP sekurang-kurangnya memuat: a.         hak dan kewajiban pengusaha; b.        hak dan kewajiban pekerja/buruh; c.         syarat kerja; d.        tata tertib perusahaan; e.         jangka waktu berlakunya PP; dan f.           hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan g.         perundang-undangan.     ...
Baca selengkapnya