SURAT IZIN ALAT DEPNAKER MALANG

 

SURAT IZIN ALAT DEPNAKER MALANG

 

SIA Surat Ijin Alat merupakan sejenis Sertifikat kelayakan termasuk kriteria penilaian smk3 yang diberikan menyangkut Ijin pemakaian Alat angkat angkut kepada sebuah perusahaan, sedangkan SIO Surat Ijin Operator merupakan sejenis Sertifikat yang diberikan menyangkut Ijin perorangan didalam sebuah perusahaan dalam hal kelayakan mengoperasikan Alat angkat angkut.

 

Kelayakan suatu alat ditunjang dengan operator alat yang sesuai adalah salah satu kriteria SMK3 Sistem Manajemen K3 hal ini sangat berkaitan dengan meningkatnya pembangunan melalui jasa konstruksi dan teknologi itu sendiri dinperusahaan kontraktor dan perusahaan perusahaan industri, penggunaan pesawat / alat angkat dan angkut merupakan bagian integral dalam pelaksanaan dan peningkatan proses pelaksanaan produksi di suatu perusahaan.

 

Proses pelaksanaan produksi yang dimaksud yaitu proses dalam pembuatan, pemasangan, pemakaian, perawatan pesawat angkat dan angkut yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah produk sesuai dengan perencanaan.

 

 

More Info

CV. Kevin Jasperindo

Jasa perizinan Depnaker

Jl. Swadaya Raya Blok A1 No 51

Kel. Pondok Pucung Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan

Rio 08111599899 (WA)

www.jasperindo.com

 

 

#biayaperijinandisnaker

#ijindepnakerpesawatwangkatdanangkut

#ijink3disnaker

#ijinoperasionaldisnaker

#izinalatlift

#izinliftdepnaker

#ijinliftdepnaker

#ijindepnaker

#ijindisnakerlift

#izinoperasiliftdepnaker

#depnakerjakarta

#depnakertangerang

#depnakertangerangselatan

#depnakerliftpenumpang

#depnakerliftbarang

#pengesahanperaturanperusahaan

#peraturanperusahaan

#peraturanperusahaankemenaker

 

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

PERATURAN PERUSAHAAN DISNAKER

PERATURAN PERUSAHAAN DISNAKER Ketentuan mengenai peraturan perusahaan diatur pada Pasal 108 sampai dengan Pasal 115 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU No.13 Tahun 2003”) dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.16/MEN/XI/2011 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (“Permenaker 16 Tahun 2011”). Pasal 1 angka (20) UU No.13 Tahun 2003 mendefinisikan peraturan perusahaan sebagai peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan (“Peraturan Perusahaan”). Pengusaha yang mempekerjakan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang pekerja/buruh wajib membuat Peraturan Perusahaan. Peraturan Perusahaan mulai berlaku setelah disahkan oleh Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau pejabat yang ditunjuk. PP sekurang-kurangnya memuat: a. hak dan kewajiban pengusaha; b. hak dan kewajiban pekerja/buruh; c. syarat...
Baca selengkapnya

SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER

  SYARAT WAJIB LAPOR PERUSAHAAN KE DISNAKER   Selain mengurus segala perizinan, ada hal yang tak kalah penting untuk dipenuhi sebelum mendirikan perusahaan, yakni Wajib Lapor Tenaga Kerja (WLTK). Sesuai regulasi ketenagakerjaan yang berlaku di Indonesia, perusahaan Anda bisa dikenai sanksi jika lalai atau sengaja tidak melapor WLTK.   Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1981 tentang Wajib Lapor Ketenagakerjaan disebutkan bahwa, Pengusaha atau pengurus wajib melaporkan secara tertulis setiap mendirikan, menghentikan, menjalankan kembali, memindahkan atau membubarkan perusahaan kepada menteri atau pejabat yang ditunjuk.   Kabar baiknya, saat ini pelaporan bisa dilakukan lebih mudah lewat sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Online. Anda cukup mengunjungi situs tersebut dan melengkapi semua persyaratan yang dibutuhkan dan melaporkan secara berkala setiap tahunnya mengenai ketenagakerjaan di perusahaan Anda.   Menurut UU yang berlaku, perus...
Baca selengkapnya

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER REMBANG

  PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN DEPNAKER REMBANG   Menurut permen ketenagakerjaan Nomor 28 Tahun 2014 menerangkan bahwa Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja dan tata tertib perusahaan.   Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang wajib membuat PP.   PP sekurang-kurangnya memuat: a.         hak dan kewajiban pengusaha; b.        hak dan kewajiban pekerja/buruh; c.         syarat kerja; d.        tata tertib perusahaan; e.         jangka waktu berlakunya PP; dan f.           hal-hal yang merupakan pengaturan lebih lanjut dari peraturan g.         perundang-undangan.     ...
Baca selengkapnya